![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uV8nTdpqAVBdl9Z0aHJCv7RMrkiq7hMWPUpVMYTI_0q8jq8agjqS3utRfnnpRXV3XGcP9W1R8Dwr6FoMzl70TOLiGJ4wkHqd0KtHX4EWErzS9BEsZBrS0BtEsZt17T2aUJZ5RSpzP9wR2sb6Y=s0-d)
Pembangunan gedung baru KPK tak kunjung mendapat persetujuan Komisi III DPR. Padahal, parlemen dikuasai kelompok koalisi pemerintah. Karenanya muncul pertanyaan, mengapa untuk membangun gedung yang membantu kerja pemberantasan korupsi saja sulit.
"Pemerintah kan terdiri dari koalisi, kenapa pengajuan gedung yang kecil ini saja sulit? Pemerintah juga harus fair kepada semua lembaga hukum termasuk KPK untuk diberi wadah yang cukup," kata mantan pengacara Bibit-Chandra, Ahmad Rivai dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (30/6/2012).
Kemudian, belum lagi ketika masyarakat melakukan saweran untuk pembangunan gedung, banyak politisi yang menentang. Disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan itu bisa membuat sistem kenegaraan kacau.
"Masalah sumbangan itu kan hibah, itu tidak masalah karena aturannya yang penting ada lembaga yang ditunjuk oleh Menkeu untuk mengatur dana hibah. Dan KPK nantinya juga harus fair, meningkatkan kinerjanya," terangnya.
Pendapat Rivai itu pun menuai sanggahan dari politisi PPP Ahmad Yani. Vokalis di Komisi III itu menilai, KPK tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Dan, juga pemberian tanda bintang bukan berarti Komisi III menolak.
"Saya ingin klarifikasi isu ini, karena tidak sesuai dengan fakta. Tidak semua fraksi menolak, hanya memberi koreksi sedikit. Kami tidak bisa realisasi karena ada tanda bintang. Harusnya ditunggu sesuai prosedur. Proses ke tata negaraan kita kacau kalo begitu," jelasnya.
sumber
"Pemerintah kan terdiri dari koalisi, kenapa pengajuan gedung yang kecil ini saja sulit? Pemerintah juga harus fair kepada semua lembaga hukum termasuk KPK untuk diberi wadah yang cukup," kata mantan pengacara Bibit-Chandra, Ahmad Rivai dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (30/6/2012).
Kemudian, belum lagi ketika masyarakat melakukan saweran untuk pembangunan gedung, banyak politisi yang menentang. Disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan itu bisa membuat sistem kenegaraan kacau.
"Masalah sumbangan itu kan hibah, itu tidak masalah karena aturannya yang penting ada lembaga yang ditunjuk oleh Menkeu untuk mengatur dana hibah. Dan KPK nantinya juga harus fair, meningkatkan kinerjanya," terangnya.
Pendapat Rivai itu pun menuai sanggahan dari politisi PPP Ahmad Yani. Vokalis di Komisi III itu menilai, KPK tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Dan, juga pemberian tanda bintang bukan berarti Komisi III menolak.
"Saya ingin klarifikasi isu ini, karena tidak sesuai dengan fakta. Tidak semua fraksi menolak, hanya memberi koreksi sedikit. Kami tidak bisa realisasi karena ada tanda bintang. Harusnya ditunggu sesuai prosedur. Proses ke tata negaraan kita kacau kalo begitu," jelasnya.
sumber
0 comments:
Post a Comment